UPTD PSDKPWU

Halaman ini adalah cerita tentang unit kerja, pelayanan dan galeri UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi, meliputi perencanaan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan, dan ketatausahaan, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang, Cabang Dinas dan UPTD

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah tugas utama dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Tupoksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi. Tugas pokok adalah kewajiban utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi adalah perwujudan dari tugas pokok di bidang tertentu.

UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara merupakan salah satu UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017, bertugas melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya, meliputi Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan, Konservasi dan Pulau-pulau Kecil, Perairan Umum, Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Distribusi Pemasaran Hasil Perikanan, dan Berperan dalam Pembinaan Pokmaswas.

DASAR HUKUM

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
Permen KP No. 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menyelenggarakan Kegiatan Teknis Operasional di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara
Pengkajian Bahan Kebijakan Teknis
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Evaluasi dan Pelaporan
Fungsi lain sesuai Tupoksi

UPTD PSDKPWU, Meliputi

Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan
Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pengawasan Pemanfaatan Kawasanan Konservasi dan Pencemaran Perairan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan
Pengembangan Sistem Pengawasan Perikanan

Komitmen Kegiatan UPTD PSDKPWU Dalam Mendukung Perikanan Berkelanjutan

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perairan Umum Wilayah Utara UPTD PSDKP Wilayah Utara

- Nelayan tidak melakukan Aktifitas yang Berdampak Pada Pencemaran Laut
- Nelayan tidak melakukan Aktifitas Pemanfaatan Biota Laut yang dilindungi
- Nelayan tidak melakukan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan secara Destructive dan Illegal pada Perairan Umum (Waduk, Sungai, Rawa)

Kegiatan Pengawasan Konservasi dan Ekosistem Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Utara, UPTD PSDKP Wilayah Utara

- Nelayan tidak melakukan Aktifitas Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Laut yang Destructive dan Illegal Wilayah Utara
- Nelayan tidak melakukan Perusakan Wilayah Konservasi
- Nelayan tidak melakukan Perusakan Ekosistem Pesisir (Terumbu Karang, Mangrove)

Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Wilayah Utara UPTD PSDKP Wilayah Utara

- Pelaku Usaha Perikanan tidak menyalahi aturan tentang Pembudidayaan
- Pelaku Usaha Perikanan tidak menyalahi aturan tentang Pengolahan Ikan
- Pelaku Usaha Perikanan tidak menyalahi aturan tentang Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan Pemantauan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Laut dan Perairan Umum Wilayah Utara Jawa Barat, UPTD PSDKP Wilayah Utara

- Nelayan tidak melakukan Usaha Penangkapan Ikan secara Destructive dan Illegal di Pesisir Utara
- Nelayan taat pada Aturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Perikanan di Wilayah Utara
- Nelayan tidak melakukan Usaha Penangkapan Ikan secara Destructive dan Illegal pada Perairan Umum (Waduk, Sungai, Rawa)

Kegiatan Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan Losari UPTD PSDKP Wilayah Utara

- Pelaku Usaha Perikanan tidak menyalahi aturan tentang Mutu Produk Hasil Perikanan
- Pelaku Usaha Perikanan taat pada Aturan Perundang-undangan tentang Keamanan Pangan
- Terawasi Keamanan Mutu Produk Hasil Perikanan di Wilayah Utara Jawa Barat

PERAN KEBERADAAN UPTD PSDKPWU TERHADAP MASYARAKAT

"Menjaga Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Demi Menjaga Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan"

FUNGSI UPTD PSDKPWU TERHADAP MASYARAKAT

"Meminimalisir Kegiatan Ilegal, Unreported, dan Unregulated Fishing di Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat"

TUPOKSI SUB BAG TATA USAHA

Melaksanakan Penyusunan Program Kerja UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan Pengelolaan Kehumasan
Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Melaksanakan Penata Usahaan Keuangan
Melaksanakan Pengelolaan Umum dan Perlengkapan
Melaksanakan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

SARANA DAN PRASARANA

Tanah : 3460 M2 (Baik bisa digunakan)
Gedung : 7 Unit (Baik bisa digunakan)
Kapal Pengawas : 2 Unit (Baik bisa digunakan)
Kendaraan Roda 4 : 5 Unit (4 Unit Baik bisa digunakan dan 1 Unit Rusak tidak bisa digunakan)
Kendaraan Roda 2 : 3 Unit (Baik bisa digunakan)