DKP Jabar

Halaman ini adalah cerita tentang sejarah, unit kerja, dan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

DKP JABAR

SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai salah satu institusi yang berada di bawah naungan Pemerintah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Memiliki tupoksi utama melayani dan mengayomi, dan senantiasa mencoba melakukan pembenahan dari waktu-kewaktu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi guna meminimalisir exslusifitas serta jarak dalam dinamika komunikasi maka dilakukan berbagai langkah guna menjembatani hubungan baik secara internal kedalam maupun eksternal. Walaupun hal ini dirasakan masih belum optimal namun proses pergerakan menuju perubahan terus berjalan.

Secara garis besar pembangunan di jawa barat mengalami peningkatan hal ini dapat dicapai melalui kerja keras seluruh elemen, baik instrumen pemerintahan dan masyarakat yang terus berperan aktif melalui program-program peningkatan kesejahtraan, hal ini terbukti dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, perluasan lapangan kerja terutama di sektor perikanan serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, melalui pemberian dana bantuan serta program pelatihan kerja dan kebijakan lainnya.

Walaupun demikian tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi guna meningkatkan kesejahtraan diantaranya masih rendahnya sumberdaya manusia terutama di sektor perikanan, kurangnya akses permodalan khususnya bagi para pembudidya ikan terhadap sumber-sumber finansial, bahkan dibeberapa wilayah terjadi degradasi potensi alam yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan, hal ini dapat dijadikan sebagai cambuk bagi pengembangan usaha sektor perikanan kedepan.

Bagaimanapun juga pembangunan sebaiknya dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam melalui pemanfaatan secara efisien, dan produktif dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sumberdaya yang dianggap potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal terus dikembangkan, serta sektor-sektoryang dianggap mampu mendokrak produktifitas harus melakukan pembenahan terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi asean dan globalisasi modern. Sektor perikanan telah terbukti resisten terhadap perubahan, ekonomi kerakyatan yang tangguh diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ditengah resesi dan krisis multi dimensi dimasa yang lalu.

Secara geografis Jawa Barat memiliki letak strategis dan melalui perhitungan matematis memiliki potensi dan nilai historis penting dalam pergerakan arah pembangunan nasional.

VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023

VISI

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif)

MISI

Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif.
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

TUPOKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Untuk menyeleggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.

- Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
- Penyelenggaraan administrasi Dinas.
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.