Bandung, 19 September 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh Kepala Unit Kerja dan penandatangan komitmen bersama oleh seluruh pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Sementara kegiatan ini dilaksanakan di Lobi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
Lokasi Lobi Dinas ini menurut Irfan Hadisiswanto, S.Pi., M.M selaku Ketia Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi dan juga Sekretaris Dinas DKP Jabar dipilih karena sebagai simbol bahwa pelayanan yang dilakukan oleh DKP Jabar Berawal dari Lobi.
“Lobi ini merupakan tempat yang bisa menjadi gambaran dan wajah pertama kali ketika masyarakat akan melakukan pelayanan di DKP Jabar, sehingga kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan di lobi sebagai simbol awal perbaikan” ujar Irfan dalam sambutannya.
Irfan juga menjelaskan bahwa pencanangan zona integritas ini juga merupakan bagian dari upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.
“Pada saat ini sedang dilaksanakan self assessment Indeks Reformasi Birokrasi, harapannya pencanangan zona integritas ini dapat memperkuat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan berjalan dan berkelanjutan” tambah Irfan.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Ir. Hermansyah, M.Si menjelaskan pencanangan zona integritas pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
“Pencanangan ini sudah kita lakukan pada tahun lalu, walau hanya untuk satu unit kerja yaitu UPTD PPMPP. Hari ini kita melakukan pencanangan zona integritas kembali untuk seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan memperkuat pencanangan yang sudah ada ditahun sebelumnya” ujar Hermansyah.
Ia juga menambahkan bahwa kedepannya akan dipilih unit-unit kerja strategis untuk menjadi unit kerja yang melakukan pembangunan zona integritas terutama bagi unit kerja yang melakukan pelayanan publik. “Nanti akan dipilih unit kerja strategis dan melakukan pelayanan publik untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi” tegas Hermansyah.
Hermansyah juga menekankan bahwa pencanangan zona integritas ini juga harus diresapi dan tidak sebatas simbolis, akan tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
“Pada hari ini kita melaksanakan penandatangan pakta integritas kepada seluruh kepala bidang, kepala cabang dinas, dan seluruh kepala uptd di dinas kelautan dan perikanan rpovinsi jawa barat. Harapannya agar pencanangan zona integritas dan reformasi birokrasi ini dapat diketahui dan diresapi oleh seluruh pegawai di dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat” kemudian ia menambahkan “Sejatinya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi merupakan hal yang perlu di terapkan dan menjadi budaya kerja kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari” papar Hermansyah.
Kegiatan ini pun ditutup dengan penandatangan komitmen bersama dalam pencanangan zona integritas oleh seluruh pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipupuhkan pada spanduk komitmen bersama.
