Cianjur, 08 September 2022 Jumlah KJA yang sudah melebihi kuota dan menyalahi zonasi yang telah ditentukan dipandang sebagai beban yang dapat mencemari perairan waduk. Banyaknya KJA ini bukan saja dapat merusak ekosistem air waduk Jatiluhur, tapi berdampak lebih luas terhadap sektor lain yang berkaitan erat dengan keberadaan waduk dan bendungan Jatiluhur. Selain itu limbah dari
Selasa, 31 Mei 2022 Kunjungan ke Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama Kabid PSDKP, Ka. UPTD PSDKPWU dan Ka. UPTD PSDKPWS DKP Jabar beserta jajarannya. Dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang eksistensi Pengawas Perikanan Jabar terkait Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi. Selain itu diusulkan juga adanya
Senin, 30 Mei 2022 DKP Jabar melakukan Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang KJA di Kabupaten Sumedang. Setelah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang KJA di 5 wilayah, terdapat permasalahan yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Semua permasalahan telah didiskusikan bersama stakeholder terkait. Narasumber dalam kegiatan ini sebanyak 2 orang yaitu : Narasumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
Rabu, 25 Mei 2022 Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan tentang KJA dilaksanakan di aula Desa Jagara Darma kab. Kuningan, Dibuka oleh Kepala DKP Jabar yang diwakili dsecara resmi oleh Ibu Kepala Bidang PSDKP DKP Jabar. Keberadaan KJA di waduk,baik waduk Cirata,Jatiluhur dan Saguling memerlukan tenaga fikiran dan biaya yang sangat besar dalam penataannya, sehingga diharapkan jangan
Selasa, 24 Mei 2022 Kabupaten Indramayu menjadi lokasi terakhir di tahun ini sebagai tempat kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan. Beda wilayah tentunya beda permasalahan yg terjadi, semua dievaluasi dan didiskusikan bersama stakeholders. Narasumber berkompeten sebanyak 3 orang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu, Satwas SDKP Cirebon dan DPMPTSP Kab. Indramayu.
Senin, 23 Mei 2022 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bidang Perikanan dibuka oleh Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda Ir. Ria Inati, S.Pi,M.AP mewakili Kepala DKP Jabar di Satpel PSDKP Maleber, Cikalong Kulon, Cianjur. Narasumber yg hadir : Satgas Citarum Harum Sektor 12 Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Cianjur Membahas Permasalahan Waduk Cirata yaitu terkait
Rabu, 27 April 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang PSDKP Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Bidang Perikanan dan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut di lakukan pembahasan terkait hasil pengawasan di lapangan UKM Kota Bandung, sudah patuh, karena telah memiliki izin dasar yaitu NIB
Kamis, 21 April 2022 Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kota Bandung. Pengawas Perikanan Bidang PSDKP Jawa Barat didampingi petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung serta Penyuluh Perikanan Bantu berkunjung ke dua tempat pelaku usaha yaitu NORIbet yang beralamat di Jl. Turangga Timur dan FE Kitchen yang beralamat di Jl.
Rabu, 19 April 2022 Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat bersama tim Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komandan Sektor 12 Citarum Harum, dan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Cirata melakukan peninjauan lapangan ke Waduk Cirata terkait pertumbuhan eceng gondok tidak terkendali dan jumlah Karamba Jaring
Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pelaku Usaha di Kota Bandung UKM Bunda Roes Bandeng dan Pempek Rujak Yati's, sekaligus pembinaan dan memberikan pemahaman terkait Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pembahasan Pembinaan tersebut untuk mengupayakan para Pelaku Usaha "dipintarkan" dengan memiliki minimal izin dasar NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin
