Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai salah satu institusi yang berada di bawah naungan Pemerintah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Memiliki tupoksi Utama melayani dan mengayomi, dan senantiasa  Mencoba melakukan pembenahan dari waktu-kewaktu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi. guna meminimalisir exslusifitas serta jarak dalam dinamika komunikasi maka dilakukan berbagai langkah guna menjembatani hubungan baik secara internal kedalam maupun eksternal. walaupun hal ini dirasakan masih belum optimal namun proses pergerakan menuju perubahan terus berjalan.

Secara garis besar pembangunan di jawa barat mengalami peningkatan hal ini dapat dicapai melalui kerja keras seluruh elemen, baik instrumen pemerintahan dan masyarakat. yang terus berperan aktif melalui program –program peningkatan kesejahtraan, hal ini terbukti dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, perluasan lapangan kerja terutama di sektor perikanan serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, melalui pemberian dana bantuan serta program pelatihan kerja dan kebijakan lainnya.

Walaupun demikian tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi guna meningkatkan kesejahtraan diantaranya masih rendahnya sumberdaya manusia terutama di sektor perikanan, kurangnya akses permodalan khususnya bagi para pembudidya ikan terhadap sumber-sumber finansial, bahkan dibeberapa wilayah terjadi degradasi potensi alam yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan, hal ini dapat dijadikan sebagai cambuk bagi pengembangan usaha sektor perikanan kedepan.

Bagaimanapun juga pembangunan sebaiknya dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam melalui pemanfaatan secara efisien, dan produktif dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sumberdaya yang  dianggap potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal terus dikembangkan, serta sektor-sektoryang dianggap mampu mendokrak produktifitas harus melakukan pembenahan terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi asean dan globalisasi modern. Sektor perikanan telah terbukti resisten terhadap perubahan, ekonomi kerakyatan yang tangguh diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ditengah resesi dan krisis multi dimensi dimasa yang lalu.

Secara geografis Jawa Barat memiliki letak strategis dan melalui perhitungan matematis memiliki potensi dan nilai historis penting dalam pergerakan arah pembangunan nasional.

 

Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan

SEJALAN dengan perkembangan jaman, nama dan susunan organisasi serta tata kerja bidang kelautan dan perikanan di Jawa Barat mengalami beberapa kali perubahan, berikut ini di uraikan secara ringkas perubahan-perubahan dimaksud semenjak periode pra-kemerdekaan hingga sekarang.

  1. PERIODE PRA-KEMERDEKAAN

 

  1. Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman ini, urusan perikanan di Jawa Barat di tangani oleh 2 instansi, yaitu perikanan darat oleh Onder Afdeeling Binen Visserij Dienst berkedudukan di bandung, dan perikanan Laut oleh Afdeeling Instituee Van de Zee Visschery West & Midden di Cirebon.

Onder Afdeeling Binen Visserij Dienst merupakan bagian dari Dinas Pertanian dengan titik berat tugasnya menghimpun data perikanan darat. Pada awalnya mengadakan beberapa petugas khusus yang direkrut dari Landbouw Voorliching Diens (LVD). Pekerjaannya diutamakan menginventarisasi objek-objek dan pengumpulan data bersama-sama dengan Landbouw Voorliching Diens yang ada di Bogor (yang didirukan tahun 1927), disamping memberikan bimbingan dan bantuan kepada para petani ikan di daerah-daerah yang merupakan pusat pengembangan perikanan daratnya. Dengan berkembangnya usaha perikanan darat di beberapa daerah, secara berangsur-angsur kedudukan para petugas perikanan darat (adjuned visserij consulent opzhicer dan visserij mantri) di tingkat Kabupaten twrpisah dari LVD, namun masih dalam lingkup LVD Karesidenan.

Afdeeling Institute Van de Zee Visschery telah mengembangkan Zee Visserij Copperatie (koprasi Perikanan Laut – KPL) di pusat-pusat nelayan di daerah-daerah pantai utara, antara lain KPL “Misaja Mina” di Eretan Wetan dan Dadap Indramayu (1927) dan KPL “Pabelan Bumi Putera” di Cirebon (1933). Koperasi-koperasi ini bergerak antara lain membantu para nelayan dalam pemasaran ikan dan permodalannya. Penjualan ikan dilakukan di tempat pelelangan ikan melalui sistem lelang dengan peraturan pelelangan yang dikenal dengan Visvylnge Ordonantie.

  1. Jaman Pendudukan Jepanag

Pada masa ini pengelolaan bidang perikanan hampir sama dengan waktu jaman penjajahan Belanda, hanya bedanya pada jaman pendudukan Jepang di bentuk Jawatan Perikanan Darat di tiap Kabupaten dan adanya ahli perikanan darat tersendiri di tingkat keresidenan dalam arti luas. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudahpengumpulan iakan guna kepentingan militer Jepang, di samping kebutuhan pangan lainnya.

Kemudian di bidang perikanan laut di bentuk Jawatan Perikanan Laut (Kaken Gyogo Kenkyu Sao), Di berbagai daerah didirikan Jawatan Penerangan Perikanan Laut (Suisan Shidozo), sedangkan perkumpulan-perkumpulan nelayan di jadikan Koperasi Perikanan Laut (Gyogo Kumiai). Keadaan pada waktu itu sangat sulit bagi para pejabat dan pengurus koperasi untuk mengadaka penyuluhan dan pelayanan bagi para nelayan. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan ukan asin guna keperluan balatentara Jepang.

Kepentingan nelayan dan usahanya tidak mendapat perhatian. Dengan semboyan “bekerja untuk masyarakat”, para nelayan dipaksa menjual ikannya dengan harga yang telah ditentukan amat rendah, rata-rata seperempat harga pasar, tanpa adanya jaminan mendapatkan sarana perikanan secara khusus dimurahkan pula.

  1. PERIODE PASCA-KEMERDEKAAN

 

  1. Masa Pra-Pembentukan Provinsi Jawa Barat

Pada periode transisi, yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan RI sampai dibentuknya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1950, lembaga yang menangani perikanan darat dan laut adalah Jawatan Pertanian yang merupakan instansi vertikal pusat di bawah Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kemeterian Pertanian), bersama-sama dengan bidang pertanian rakyat, perkebunan, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Khusus untuk bidang perikanan darat, pada akhir masa transisi terdapat Kantor Perikanan Darat, yang dipimpin seorang inspektur.

Kemudian Laboratorium Voor de Binen Visserij di Bogor dirubah namanya menjadi Laboratorium Perikanan Darat. Laboratorium ini pada waktu itu bernaung di bawah Balai Besar Penelitian Pertanian Bogor.

  1. Masa Pasca Pembentukan Provinsi Jawa Barat

 

  1. Tahun 1951-1973

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tertanggal 27 Juni 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Provinsi Jawa Barat No. 3/UPOA/52 tertanggal 4 Juni 1952 dibentuk Jawatan Perikanan Darat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung. Struktur organisasinya ditetapkan sendiri oleh Kepala Jawatan, yang pada akhirnya masa ini adalah sebagai berikut :

  • Unsur pimpinan : Inspektur dan Wakil Inspektur
  • Unsur staf : Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Rutin dan Khusus
  • Unsur Bagian : Produksi, Pembiayaan, Perundang-undangan, Sosial ekonomi,

Keuangan, Kepegawaian, Logistik dan Umum.

Sedangkan urusan Perikanan Lauat masih ditangani oleh Jawatan Perikanan Laut Resor Jawa Barat di Cirebon, yang merupakan instansi vertikal dari Jawatan Perikanan Laut Pusat, yang menginduk pada Direktorat Perikanan, Kementerian Pertanian di Jakarta. Jawatan Periakanan Laut Resor ini membawahi Jawatan Perikanan Laut Wilayah :

  • Banten, Pelabuhan Ratu dan Tanggerang, berkedudukan di Serang;
  • Bekasi, Karawang dan Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta;
  • Cirebon, Indramayu dan Pangandaran, berkedudukan di Cirebon;
  • Daerah Istimewa Jayakarta Raya, berkedudukan di Jakarta.

 

  1. Tahun 1973-1993

 Pada tahun 1973 Jawatan Perikanan Laut dan Jawatan Perikanan Darat Provinsi Jawa Barat di lebur Kedalam satu Jawatan dengan nama Jawatan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 27/PD-DPRD/1973/tanggal 16 Februari 1973 berkedudukan di Bandung. Adapun dilebur atau disatukannya Jawatan Perikanan Laut dan Jawatan Perikanan Darat sehubungan dengan di tingkat pusat telah di satukannya Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertania.

 

Terakhir terjadi perubahan berdasarkan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di wilayah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas / atau ke arah perairan kepulauan, hal ini berdampak pada nemeklatur Dinas Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan harus mengalami perubahan. Perubahan nomeklatur Dinas tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana nomeklatur dinas berubah dari Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan.

 

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;

 

  1. Sekretariat, membawahi :
  • Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  • Sub Bagian Keuangan dan Aset
  • Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

 

  1. Bidang Kelautan;

 

  1. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi;
  • Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan.
  • Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
  • Seksi Pelabuhan Perikanan.

 

  1. Bidang PembudidayaanIkan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Membawahi :
  • Seksi Pembudidayaan Ikan
  • Seksi Pengolahan
  • Seksi Promosi dan Pemasaran

 

  1. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Membawahi :
  • Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  • Seksi Pemantauan dan Operasi Armada
  • Seksi Penangan Pelanggaran

 

  1. CABAND DINAS / UPTD terdiri dari :
  • Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan ( CDKPWS ) Singaparna.
  • Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara ( CDKPWS ) Cijengkol Subang.
  • UPTD Pelabuhan Perikanan Cialut Ereun Garut.
  • UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Subang
  • UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu produk Perikanan Cirebon
  • UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Cianjur.
  • UPTD Pengasasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilay Utara Crebon.
  • UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran
  • UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu.

 

  1. PIMPINAN JAWATAN / DINAS

Para pimpinan jawatan / dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1948 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

 

  • Jawatan Perikanan Darat:
            • Mochamad Achjar ( 1948 – 1973)
  • Jawatan Perikanan Laut:
            • Maskud ( 1953 – 1959 )
            • Yo Achmad ( 1961 – 1963 )
            • Soejadi Siswowardojo ( 1963 – 1964)
            • Soewando ( 1964 – 1966)
            • Hilman Wargamiharja ( 1966 – 1973 )
  • Jawatan/Dinas Perikanan:
            • Mochamad Achjar ( 1973 – 1974)
            • Hilman Wargamihardja ( 1974 – 1978)
            • Ir. A.Damanhuri Sastrakusumah (1978 – 1983 )
            • Ir. Untung Wahyono, M. Sc ( 1983 – 1986 )
            • Drs. H.T. Asikin ( 1986 – 1996 )
            • Ir. H. Deden Soegiri Elon ( 1996 – 1998 )
            • Ir. H. Djunaedi ( 1998 – 2002 )
  • Dinas Perikanan dan Kelautan:
            • Ir. H. Darsono ( 2002 – 2008 )
            • Ir. H. Akmad Hadadi, M. Si ( 2008 – 2013 )
            •  Ir. H. Jafar Ismail, MM ( 2013 – 2016 )
  • Dinas Kelautan dan Perikanan:
            • H. Jafar Ismail, MM ( 2016 – Sekarang )