Saat ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja antara lain proses perizinan, administrasi dan birokrasi berusaha yang rumit dan lama, dan persyaratan investasi yang memberatkan. Persoalan lainnya yaitu pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Direktorat Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Bidang Pembudidayaan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengadakan acara sosialisasi dengan tema : “Fasilitasi hambatan Investasi Didaerah dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” yang dilaksanakan di Hotel 1O1 Jl. Ir. H. Juanda No.3, Kota Bandung.

Acara sosialisasi ini yang dihadiri oleh Direktur Pengolahan Bina Mutu Ditjen PDS, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota se-Jawa Barat

Keberlanjutan usaha dan investasi sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Oleh karena itu Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mendorong integerasi seluruh sistem pelayanan izin usaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, hingga Bupati/Walikota secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS).

Khusus penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan, berada di bawah tanggung jawab Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dan telah menerapkan OSS, mulai dari permohonan hingga terbitnya surat izin usaha.
Kewenangan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan secara berjenjang berdasarkan skala usaha yang dijalankan, untuk skala besar PMA dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Skala Menengah Besar PMDN dikeluarkan oleh Gubernur, dan Skala mikro kecil dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, hal ini diatur dalam Permen KP No.67 tahun 2018.

  1. RUU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Manfaat RUU Cipta Kerja yang setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain
    bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).
  2. Kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.
  3. Kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.
  4. Terkait Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
  5. Bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

Acara tersebut berlangsung lancar dan tetap dengan protokol Covid-19