Berdasarkan Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016   alat tangkap garok dengan menggunakan kapal bukaan mulut panjangnya  maksimal 2,5 meter dan tinggi maksimal 0.5 meter  dengan Kapal Motor maskimal 5 GT dan melakukan penangkapan dijalur IB ke atas (diatas 2 Mil).

Sedangkan Garok ondol-ondol memiliki panjang bukaan mulut 3-4 meter dan menggunakan kapal diatas 5 GT walupun melakukan aktifitas penangkapan diatas jalur IB.

Banyak keluhan masyarakat terkait jarring yang dipasang nelayan rusak karena  Garok ondol-ondol.

Sanksi yang diberikan kepada pengguna alat tangkap Garok yang tidak sesuai dengan Permen  KP No. 71/PERMEN-KP/2016  adalah Pasal 85 jo Pasal 9 yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak  Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Saat ini  nelayan garok ondol-ondol sudah meninggalkan Cantigi dan Losarang.

Dasar hukum penggunaan alat penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Garok adalah :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan  Laporan Pokmaswas  Samudera Jaya Kabupaten Indramayu pada tanggal  15 Mei 2020 bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 nelayan Cantigi Cangkring dan Losarang Indramayu melaporkan ada 50 orang nelayan garok ondol-ondol. POKMASWAS, Polairud Indramayu dan DKP Indramayu berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Barat dan disarankan dilakukan sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pokmaswas  bersama Polairud Indramayu melakukan pendataan 50 nelayan ondol ondol dan di sampaikan terkait kesepakatan pertemuan di UPTD PSDKP WU Cirebon pada  Tahun 2019  bahwa di indramayu tdk diijinkan ada nelayan meggunakan garok ondol ondol.

Nelayan tersebut berasal dari Gebang Kabupaten Cirebon dan Losari Brebes. Mereka diberi  waktu 2-3 hari untuk kembali ke daerah masing masing dan menyelesaikan baik bon atau hutang di warung warung sekitar sandar.

Apabila nelayan masih menggunaan garok ondol-ondol maka akan dilakukan tindakan dengan mengamankan alat tangkap garok ondol-ondol seperti yang pernah dilakukan di Singaraja Indramayu.