Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Ir. H. Jafar Ismail, M.M., memberikan sambutan pada kegiatan Alokasi Sumberdaya dan Usaha Penangkapan Ikan untuk Pusat dan Daerah di WPPNRI yang diadakan pada tanggal (21/11/2019) bertempat di Hotel Arion Swiss jl. Otto Iskandar Dinata No. 16 Pasir Kaliki, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.
Dalam sambutannya Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat berharap dalam penerapan keputusan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan.

Pengertian Sumberdaya Ikan:

  1. Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 2004, sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
  2. Menurut FAO, (2002) sumberdaya ikan adalah organisme laut yang terdiri dari ikan (finfish), binatang berkulit keras (krustasea) seperti udang dan kepiting, moluska seperti cumi dan gurita, binatang air lainnya seperti penyu dan paus, rumput laut serta lamun laut.
  3. Menurut Insidewinme (2008), sumberdaya ikan adalah merupakan salah satu sumberdaya kelautan dan perikanan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak.
  4. Menurut Depperik (2003), sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lain (pisces, crustacea, mollusca, colenterata, amphibia, reptilian, mamalia).

Sedangkan Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan, namun istilah ini juga mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tetapi juga ikan budi daya.

Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. Istilah penangkapan ikan terkadang juga mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah perburuan paus.
dalam rangka penetapan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang alokasi sumbedaya ikan dan usaha penangkapan ikan untuk pusat dan daerah.